DaerahNasionalPemerintahan

Enam Raperda Bentuk Keberpihakan Pada Masyarakat Sumedang

Lawanarus.com, Sumedang.

DPRD Kabupaten Sumedang mendorong enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan daerah.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Sumedang, Kamis (19/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang.

Wakil Ketua DPRD Sumedang, Atang Setiawan, S.E., memimpin rapat yang dihadiri Ketua DPRD, para wakil ketua, dan anggota dewan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumedang, Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., CPM., mewakili Bupati untuk menyampaikan jawaban pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut, Tuti menanggapi pandangan umum seluruh fraksi DPRD terhadap enam Raperda yang tengah memasuki tahapan pembahasan.

Keenam Raperda itu meliputi pengelolaan barang milik daerah serta pembentukan Desa Galuh Pakuon, Kecamatan Cimanggung.

Selanjutnya, pemerintah daerah mengusulkan pembentukan Desa Pananjung, Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Pasir Padang, Kecamatan Jatinunggal.
Dua rancangan lainnya mengatur pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Selain itu, pemerintah daerah mengajukan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Bupati menyampaikan apresiasi atas masukan, saran, dan perhatian anggota DPRD.

Menurut pemerintah daerah, berbagai masukan tersebut menjadi bahan penting untuk memperbaiki substansi keenam Raperda.
Dengan demikian, pemerintah daerah berharap setiap regulasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Sumedang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumedang, Dedih, S.Hut., menegaskan pentingnya keenam Raperda bagi kemajuan daerah.

Ia berharap keenam produk hukum tersebut mampu mendorong pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang.

Karena itu, Dedih menilai setiap regulasi harus mengutamakan kepentingan rakyat dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Melalui pembahasan ini, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat sinergi untuk menghadirkan kebijakan yang sesuai kebutuhan publik.

Keenam Raperda tersebut diharapkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta : Ujs

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button