
lawanarus.com, Sumedang
DPRD Kabupaten Sumedang membahas enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sekaligus dalam rapat paripurna, Rabu (18/11/2026).
Agenda tersebut menyoroti pembentukan tiga desa baru hingga upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual.
Wakil Ketua DPRD Sumedang, Ruli Aditya, memimpin rapat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumedang, Dr. Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., CPM, mewakili Bupati Sumedang dalam agenda tersebut.
Enam Raperda itu mencakup pengelolaan barang milik daerah serta pembentukan Desa Galuh Pakuwon di Kecamatan Cimanggung.
Selanjutnya, DPRD membahas pembentukan Desa Pananjung di Kecamatan Tanjungsari dan Desa Pasir Padang di Kecamatan Jatinunggal.
Selain pembentukan desa, DPRD juga mengagendakan pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Raperda keenam mengatur pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual sebagai bagian dari perhatian terhadap persoalan sosial masyarakat.
Dalam penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan keenam Raperda tersebut.
Kesepakatan itu menjadi langkah awal bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mengkaji setiap materi sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD berharap keenam Raperda mampu memperkuat landasan hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Sumedang.
Karena itu, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mendorong penyusunan regulasi yang berkualitas, bermanfaat, dan berpihak kepada kepentingan warga.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar sebagai bagian dari komitmen kedua lembaga dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pewarta : Ujs




