JAKARTA, LAWANARUS.COM — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya surat yang menarasikan adanya peralihan status tenaga Non-ASN langsung menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kemenkes menegaskan bahwa dokumen atau informasi yang mengesankan adanya pengangkatan tanpa tes tersebut adalah kekeliruan informasi yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan tenaga kesehatan.
Pihak kementerian menjelaskan bahwa proses yang saat ini sedang berlangsung melalui unit-unit kerja di bawah Kemenkes hanyalah tahap pendataan ulang atau pemutakhiran data basis tenaga non-aparatur sipil negara. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk memetakan jumlah riil tenaga honorer maupun tenaga kontrak yang saat ini masih aktif melayani di berbagai fasilitas kesehatan milik negara.
Secara kritis, simpang siur informasi ini sering kali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Kemenkes mengingatkan para tenaga kesehatan untuk tetap berkepala dingin dan tidak mudah tergiur oleh janji-janji manis “jalur tol” menjadi PNS. Berdasarkan regulasi UU ASN yang berlaku, peralihan status menjadi ASN—baik CPNS maupun PPPK—wajib melalui mekanisme seleksi resmi yang transparan dan kompetitif melalui jalur yang telah ditetapkan pemerintah.
Pendataan ini bersifat administratif untuk memastikan validitas data sebelum pemerintah mengambil kebijakan lebih lanjut terkait penataan tenaga honorer yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Namun, Kemenkes menegaskan kembali bahwa pengisian data di sistem informasi tidak serta-merta mengubah status hukum seorang pegawai menjadi CPNS.
Masyarakat dan para tenaga kesehatan diimbau untuk selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi seperti laman kemkes.go.id atau portal BKN. Lawan Arus melihat pentingnya ketegasan komunikasi dari pusat agar para pejuang garda terdepan kesehatan tidak menjadi korban disinformasi yang justru bisa merusak fokus mereka dalam melayani masyarakat. Sesuai fakta, proses birokrasi tidak mengenal istilah “pintu belakang” yang sah secara hukum.
Sumber: Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI / Pengumuman Resmi Sekretariat Jenderal Kemenkes.
